Bandar Lampung (Journal sumatera) Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay menyoroti sektor pendidikan terutama memastikan kegiatan proses belajar mengajar serta memastikan sarana dan prasarananya yang hatus terpenuhi kebutuhan yang diperlukan. Hal itu disampaikan Mingrum saat memberikan pokok pikiran DPRD Lampung pada Musrenbang Provinsi Lampung di Ballroom Novotel, Rabu 29 Maret 2023.
Dalam Pemaparannya, Mingrum Gumay menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan proses belajar mengajar serta memastikan sarana dan prasarananya sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan.
“Berdasarkan kunjungan kerja di Tingkat SMA/SMK, saya sering kali menemukan minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang digunakan oleh guru dan pelajar jauh dari harapan yang mereka inginkan, bagaimana mungkin kita akan mencerdaskan kehidupan anak bangsa jika ini tidak terselesaikan,“ kata Mingrum.
Mingrum juga meminta pembangunan infrastruktur jalan menuju sekolah segera diperbaiki serta sarana, prasarana dibidang pengetahuan, kegiatan Non Formal dan keolahragaan untuk diselesaikan melalui lintas sektoral.
“Tindakan inkonstitusional yang dilakukan di tingkat pelajar ini menunjukkan minimnya optimalisasi wadah, organisasi disekolah untuk memfasilitasi kreativitas dan ekplorasi para pelajar,” Katanya.
“Tidak masalah APBD ini habis digunakan untuk kepentingan rakyat. Justru jadi masalah ketika APBD nya habis tetapi tidak ada program yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat,“ Lanjut Mingrum.
Terlebih, kata Mingrum saat dirinya melakukan kunjungan kerja di salah satu SMK di Kabupaten Lampung Tengah, keberadaan atas tanah yang dibangun sekolah tersebut tidak memiliki dasar hak yang jelas. Sehingga juga berdampak terhadap keamanan dan kenyamanaan di lingkungan sekolah menjadi terganggu.
“Setelah saya kunjungan kerja dalam masa reses tahap 1 kemarin. Saya langsung panggil dinas terkait untuk meminta keterangan. Saya intruksikan segera bentuk tim untuk tindaklanjuti hal itu. Ini perlu saya sampaikan di musrenbang karena bagian dari pokok pikiran DPRD Lampung,” urainya.
DPRD juga menekankan bahwa keberadaan tenaga pendidik yang berstatus honorer sangat membantu proses belajar-mengajar bahkan keaktifan dan kemampuan yang dimilikinya harus menjadi rujukan dalam memberikan rekomendasi peningkatan status bahkan kenaikan honorium yang diterima.
“Harusnya kita dapat memperjuangkan kenaikan status dari honorer ke P3K secara menyeluruh Tapi ini kenapa tidak bisa, kalaupun kuota pusat tidak bisa mengakomodir, harus ada solusi lain. Apakah diberikan pembekalan kompetensi berkelanjutan bahkan menaikan upah sehingga lebih layak dari sebelumnya,” ujarnya.
“Ini juga menjadi perhatian dinas pendidikan dan saya sampaikan di depan saudara Gubernur untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Prinsipnya DPRD Lampung akan mendukung penuh dalam menunjang hal tersebut,“ Katanya.
Evaluasi Pimpinan dan Pejabat Satker
Ketua DPRD juga meminta dihadapan Gubernur Lampung untuk melakukan review berbasis kinerja terhadap Kepala Dinas hingga dibawahnya yang tidak memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan serta mewujudkan visi-misi Gubernur.
“Saya minta untuk diganti. Jangan sampai ini menjadi permasalahan yang kemudian berakhir terhadap penilaian rakyat kepada kinerja Gubernur Lampung dikarenakan tidak optimalnya kinerja perangkat daerah mewujudkan program berbasis kerakyatan,“ Katanya.
Kegiatan Musrenbang Provinsi Lampung 2023 dihadiri oleh Perwakilan DPR RI, DPD RI, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri, Forkopimda, Bupati/Walikota dan sejumlah organisasi yang ada di Provinsi Lampung. (Red)
