Bandar Lampung, — Defisit anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada tahun 2023 yang mencapai Rp1,4 triliun menjadi sorotan utama dalam pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK oleh Pansus DPRD Lampung. Angka defisit ini mengalami kenaikan drastis hingga 157% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp548,7 miliar. Hal ini memicu kekhawatiran terkait tata kelola keuangan daerah yang kurang baik.
Sekretaris Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, menjelaskan bahwa defisit ini berdampak langsung pada peningkatan utang serta menumpuknya proyek yang gagal bayar.
“Defisit ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak tercapai. Akibatnya, terjadi gagal bayar hingga Rp580 miliar pada tahun 2024,” ujar Munir, Selasa (14/1/2025).
Utang Pemprov Lampung kepada pihak ketiga mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga 2023, sebagai berikut:
- 2021: Rp76,6 miliar
- 2022: Rp93,7 miliar
- 2023: Rp362 miliar (+286%)
Selain itu, PAD 2023 hanya tercapai Rp3,7 triliun atau 78,32% dari target Rp4,8 triliun.
“Kegagalan mencapai target PAD ini menjadi pemicu utama defisit dan utang yang terus membengkak,” tambah Munir.
Dampak Defisit Anggaran
Defisit dan gagal bayar ini berdampak pada ratusan proyek pembangunan yang terhenti. Berdasarkan LHP BPK, pada 2023 terjadi gagal bayar sebesar Rp252 miliar, yang terdiri dari:
- 209 proyek di Dinas BMBK: Rp136,7 miliar
- 727 proyek di Dinas PKPCK: Rp115,6 miliar
Untuk tahun 2024, diperkirakan angka gagal bayar akan melonjak hingga Rp580 miliar, yang berpotensi memengaruhi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lampung.
Munir menegaskan bahwa DPRD Lampung akan segera memanggil Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, untuk mencari solusi atas persoalan ini.
“Kami mendorong Pj Gubernur untuk segera menyelesaikan utang tanpa mengorbankan anggaran yang sedang berjalan. Jika tidak, defisit akan terus berulang,” tegas Munir.
DPRD juga meminta Pemprov Lampung untuk memperbaiki perencanaan keuangan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran agar kepercayaan masyarakat dapat kembali terbangun. Munir berharap tunda bayar dapat diselesaikan tahun ini tanpa mengurangi mandatory spending yang ada.
